Teori kontrak sosial merupakan salah satu teori dari terbentuknya negara yang berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf abad pencerahan

Teori kontrak sosial merupakan salah satu teori dari terbentuknya negara yang berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf abad pencerahan (enlightenment), Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J. Rousseau. Tiga tokoh inilah yang diakui sebagai penggagas dari teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa terbentuknya negara itu disebabkan oleh adanya keinginan masyarakat untuk membuat kontrak sosial. Jadi, sumber kewenangan berasal dari masyarakat itu sendiri.
J.J. Rousseau memandang manusia setara. Manusia hidup aman, damai dan tentram, namun akan berubah karena faktor alam, fisik dan moral yang menciptakan perbedaan. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya kekuasaan tunggal (otoriter) oleh sekelompok orang tertentu. Untuk menghadapi masalah antara manusia lahirlah “Du Contract Social”. Kontrak sosial adalah kesepakatan yang rasional untuk menentukan seberapa luas kebebasan warga (yang pada dasarnya tidak terbatas) dan dilain pihak seberapa besar kewenangan pejabat negara (pada dasarnya terbatas). Kontrak sosial yang dibentuk atas kehendak bebas dari semua untuk mamantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas yang tinggi. J.J. Rousseau mengedepankan konsep tentang kepentingan dan mengatakan bahwa kehendak bukan hanya masalah kuantitas, melainkan kualitas kehendak masyarakat.
Alasan pembentukan negara menurut J.J. Rousseau adalah kekuatan memaksa yang bersifat legal dan menggunakan dapat menggunakan kekerasan apabila terdapat pelanggaran hak alamiah manusia itu. Pada dasarnya J.J. Rousseau menjelaskan bahwa lembaga legislatif membawahi lembaga eksekutif. Selain itu, J.J. Rousseau menekankan pentingnya demokrasi primer (langsung) tanpa perwakilan dan tanpa perantara partai politik karena perantaraan partai politik akan berujung pada penyelewengan kepentingan. Hal lain yang perlu dipahami dari konsep J.J. Rousseau tentang negara adalah hukum. J.J. Rousseau menyebutkan bahwa negara diperintah oleh hukum dengan asa republik, dan badan legislatif berfungsi membuat aturan atau hukum, namun tidak memiliki kekuasaan memerintah. Menurutnya, kekuasaan legislatif harus ditangan rakyat, sedangkan ekskutif harus berdasar pada kemauan bersama.

Kelebihan dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau, antara lain, sebagai peletak demokrasi modern, mengedepankan fungsi warga negara dalam masyarakat dan negara. Selain itu, J.J. Rousseau mengubah sistem politik yang penuh dengan kekerasan menjadi musyawarah serta pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya semakin diperhatikan. J.J. Rousseau menghendaki bentuk negara dengan demokrasi yang ada di tangan rakyat. Namun, kelemahan dari teori kontrak sosial J.J. Rousseau adalah tidak melihat historis dan pertimbangan yang terpaksa terikat dengan peraturan yang ada di masyarakat. Selain itu, J.J. Rousseau mementingkan pemungutan suara yang bersumber pada kuantitas bukan kualitas seperti yang dikatakan pada teorinya. Hal lain yang menjadi kelemahan dari teori ini karena J.J. Rousseau tidak menjelaskan secara rinci kriteria dari kepentingan publik.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Menurut Montesqiueu, tingkah laku dan perilaku manusia disebabkan faktor iklim dan letak geografi. Dalam bidang politik, Montesquieu memiliki gagasan yang paling terkenal yaitu Trias Politica, yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat bisa dibagi melalui tiga kekuatan, yaitu pada legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana ketiganya memiliki fungsi masing-masing dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga dalam aturan distribusi kekuasaan dapat menjamin adanya kebebasan. Hal yang membedakan antara pembagian kekuasaan Montesquieu dan Locke, yaitu Montesquieu memerlukan hukum dalam pembagiannya yaitu yudikatif. Selain pembagian kekuasaan, gagasan penting dari Montesquieu adalah hukum yang memandang hukum sebagai sesuatu yang kompleks, dan selalu berubah, dinamis karena hukum tergantung pada konteksnya yaitu perbedaan tempat, waktu, adat istiadat dan tradisi masyarakat akan menyebabkan hukum itu berbeda sehingga hukum akan berbeda satu dengan lainnya. Hukum yang dimaksud adalah undang-undang yang dianggap hukum alam,
Montesquieu berpendapat bahwa hukum memiliki dua sifat yaitu umum dan khusus. Hukum bersifat khusus artinya penerapan hukum pada suatu konteks sosial tertentu perlu melihat aspek seperti iklim, letak geografis dan adat istiadat masyarakat tempat diberlakukannya hukum itu. Hukum khusus ini seperti yang telah dijelaskan diatas tentang manusia yang memiliki perbedaan tempat yang akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial individu atau manusia. Hukum bersifat umum atau universal adalah hukum yang dapat berlaku umum disemua masyarakat. Pemikiran selanjutnya adalah pemerintahan. Tipe pemerintahan menurut Montesquieu : monarki, Republik dan despotisme. Perbedaannya, republik berhubungan dengan demokrasi, rakyat berpegang kepada kebajikan dan baginya ini adalah kejujuran, patriotisme dan kecintaan terhadap persamaan. Monarki adalah sebuah negara yang diperintah beberapa orang aristocrat (bangsawan), atau bisa juga seorang penguasa. Montesquieu memandang bentuk negara monarki tidak buruk asal saja penguasa-penguasa negara bersangkutan mematuhi hukum, menghormati rakyat yang dikuasai dan menghormati hak-hak istimewa kaum bangsawan. Montesquieu berpendapat monarki memberikan pengaruh yang menguntungkan karena membawa semangat bagi pemerintah, dan bahaya ambisi ini akan diatasi oleh sistem pengawasan, yaitu Trias Politica. Kehancuran monarki menurut Montesquieu disebabkan karena kekuasaan para bangsawan sewenang-wenang, hukum yang seharusnya mengatur justru tidak berfungsi karena kekuasaan penguasa diatas hukum.

Kekuasaan monarki bisa menjadi sebuah negara despotis. Negara despotis menurut Montesquieu adalah negara yang diperintah satu orang yang menentukan serta mengatur segala sesuatu berdasarkan kemauannya dan kehendaknya sendiri. Negara ini memiliki kemiripan dengan negara Leviathan menurut Hobbes, negara merupakan lembaga politik yang ganas, dan bisa bertindak menurut kehendaknya sendiri. Penguasa tidak takut kepada siapapun kecuali pada agama, karena agama diperhitungkan oleh penguasa despotis.

Hobbes menyatakan bahwa secara kodrati manusia setara satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu (appetite) dan keengganan (aversions), yang menggerakkan tindakan mereka. Hasrat manusia adalah akan kekuasaan, akan kekayaan, akan pengetahuan, dan akan kehormatan. Sedangkan keenganan manusia adalah untuk hidup sengsara dan mati. Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat atau nafsu yang tidak terbatas itu, manusia mempunyai power. Oleh karena setiap manusia berusaha untuk memenuhi hasrat dan keengganannya, dengan menggunakan kekuatannya masing-masing, maka yang terjadi adalah benturan kekuatan antar sesama manusia, yang meningkatkan keengganan untuk mati. Mengenai semua hal di atas, Hobbes menulis sebagai berikut:
“So that in the first place, I put for a general inclination of all mankind, a perpetual land restlesse desire of Power after power, that ceaseth in Death. And the cause of this, is not intensive delight, than he has already attained to; or that he cannot with a moderate power: but because he cannot assure the power and means to live well, which he hath present, without the acquisition of more.” Thomas Hobbes, Leviathan, Harmandsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1651, cetak ulang tahun 1983, h. 161.

Dengan demikian Hobbes menyatakan bahwa dalam kondisi alamiah, terdapat perjuangan untuk menguasai kekuatan dari manusia atas manusia yang lain. Dalam kondisi alamiah seperti itu manusia menjadi tidak aman dan ancaman kematian menjadi semakin mencekam.

Karena kondisi alamiah tidak aman, maka dengan akalnya manusia berusaha menghindari kondisi perang dengan sesame manusia dan hal ini menciptakan kondisi artifisial (buatan). Dengan penciptaan ini manusia tidak lagi dalam kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil. Caranya adalah masing-masing anggota masyarakat mengadakan kesepakatan di antara mereka untuk melepaskan hak-hak mereka dan mengirimkan hak-hak itu kepada beberapa orang atau lembaga yang akan menjaga kesepakatan itu agar terlaksana dengan sempurna. Untuk itu orang atau lembaga itu harus diberi hak sepenuhnya untuk menggunakan semua kekuatan dari masyarakat.

Beberapa orang atau lembaga itulah yang memegang kedaulatan penuh. Tugasnya adalah menciptakan dan menjaga keselamatan rakyat (the safety of the people) Masyarakat sebagai pihak yang menyerahkan hak-hak mereka, tidak mempunyai hak lagi untuk menarik kembali atau menuntut atau mempertanyakan kedaulatan penguasa, karena pada prinsipnya penyerahan total kewenangan itu adalah pilihan paling masuk akal dari upaya mereka untuk lepas dari kondisi perang-satu-dengan-lainnya yang mengancam hidup mereka. Di lain pihak, pemegang kedaulatan mempunyai seluruh hak untuk memerintah dan menjaga keselamatan yang diperintah itu. Pemegang kedaulatan tidak bisa digugat, karena pemegang kedaulatan itu tidak terikat kontrak dengan masyarakat. Jelasnya, yang mengadakan kontrak adalah masyarakat sendiri, sehingga istilahnya adalah kontrak sosial, bukan kontrak antara pemerintah dengan yang diperintah.