Sistem dan pelaksanaan tata pamong dalam hal pemilihan ketua program studi dilaksanakan secara transparan dan objektif

Sistem dan pelaksanaan tata pamong dalam hal pemilihan ketua program studi dilaksanakan secara transparan dan objektif. Ketua program studi sebagai pimpinan dipilih melalui rapat secara terbuka di internal program studi dengan melakukan pemilihan secara aklamasi dengan mengacu pada ketentuan untuk pemilihan ketua program studi yang ditentukan oleh Direktur yang dipandu oleh Wakil Direktur I. Adapun pengangkatan Ketua Program Studi sebagai berikut :

1. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Direktur Politeknik Muhammadiyah Magelang untuk mendapatkan pertimbangan.
2. Direktur mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Politeknik Muhammadiyah Magelang.
3. Senat Politeknik Muhammadiyah Magelang mengadakan pemilihan Ketua Program Studi.
4. Hasil pemilihan calon Ketua Program Studi diajukan kepada Badan Pembina Harian (BPH)

Syarat Calon Ketua Program Studi:
1. Ketua program studi adalah penanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di program studi.
2. Kualifikasi dan Kompetensi
a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 5 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah.
b. Jenjang Pendidikan minimal Magister untuk Kaprodi DIII.
c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat sebagai kaprodi.
d. Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipimpin.
e. Berstatus sebagai dosen tetap Politeknik Muhammadiyah Magelang dan telah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
f. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di program studi.
g. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.
h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain.

Tata Cara dan Mekanisme Rapat
1. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat.
2. Setelah Rapat dibuka, Pimpinan menjelaskan pokok-pokok acara dan permasalahannya.
3. Pimpinan Rapat membacakan tata cara pemilihan butir demi butir dan meminta pendapat peserta Rapat.
4. Apabila tata cara pemilihan telah disetujui peserta, dinyatakan sah dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
5. Apabila dipandang perlu dapat ditunjuk seorang notulis untuk bersama-sama dengan Sekretaris menyusun risalah jalannya Rapat Senat.
6. Kepada para calon diminta untuk mengisi pernyataan kesediaan pencalonan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
7. Dalam hal calon berasal dari luar anggota senat maka untuk mengisi pernyataan kesediaan dihubungi langsung oleh tim panitia kecil.
8. Untuk memelihara obyektivitas dalam proses pemilihan calon urutan nama-nama calon ditulis secara alphabetis.
9. Setiap anggota senat memberikan suara dengan cara memilih (melingkari) satu nama calon.
10. Hasil dibacakan oleh salah satu anggota senat yang ditunjuk dengan didampingi oleh dua orang saksi.
11. Jumlah suara yang diperoleh dituliskan disebelah kanan nama masing-masing calon dengan sistem “tally”.
12. Dalam hal dua orang calon memperoleh suara terbanyak yang sama dilakukan pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan yang lain.
13. Sebelum pemilihan masing-masing calon diberi kesempatan 10 menit untuk menyampaikan Visi dan Misi, jika terpilih menjadi Ketua Program Studi DIII Administrasi Perkantoran Politeknik Muhammadiyah Magelang.
14. Apabila forum belum mencapai 2/3 jumlah undangan, maka diperpanjang 15 menit, terhitung dari waktu undangan. Rapat dapat dilanjutkan sesuai dengan yang hadir dan dianggap sah hasil keputusannya.
15. Setiap peserta Rapat mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan (rangkap 3).
16. Hasil Rapat dilengkapi Berita Acara (rangkap 3) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat, dilampiri daftar hadir peserta.
17. Risalah jalannya Rapat ditanda tangani oleh Sekretaris dan Notulis, diketahui oleh Ketua Senat.
18. Perubahan tata cara pemilihan hanya dapat dilakukan terhadap butir-butir yang tidak terikat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.